Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 circa Memorandum DPR-GR mengenai bersumber tertib bertindak Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan republik Indonesia.

Anda sedang menonton: 10 undang-undang yang saat ini berlaku di indonesia


Urutannya yaitu :1) UUD 1945;2) dekrit MPR;3) UU;4) Peraturan Pemerintah;5) Keputusan Presiden;6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan menkes dan Instruksi Menteri.Ketentuan batin Tap MPR ini sudah noël berlaku.
Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :1) UUD 1945;2) tap MPR;3) UU;4) Peraturan otoritasnya pengganti UU;5) PP;6) Keppres;7) Peraturan Daerah;Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah noël berlaku.
Berdasarkan ketentuan ini, tipe dan hierarki Peraturan Perundang-undangan republik Indonesia adalah such berikut :1) UUD bangsa Republik Indonesia tahun 1945;2) UU/Perppu;3) Peraturan Pemerintah;4) Peraturan Presiden;5) Peraturan Daerah.Ketentuan di dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.
Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang ini, types dan hierarki peraturan perundang-undangan republikan Indonesia adalah sebagai berikut :1) UUD country Republik Indonesia five 1945;2) dekrit MPR;3) UU/Perppu;4) Peraturan Presiden;0) Peraturan Menteri;
5) Peraturan daerah Provinsi;6) Peraturan quenn Kabupaten/Kota.
=====Pertanyaan :
Kedudukan Peraturan Menteri di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undanganPasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia lima 1945; b. Statuta Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan menyiksa Provinsi; dan g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Mencapai demikian apakah Peraturan menkes sudah noël dapat dijadikan dasar hukum? Bagaimana akibat kedudukan Peraturan Menteri usai UU ini dikeluarkan, baik Peraturan Menteri yang dikeluarkan silam dan setelah Undang-Undang ini dikeluarkan?Jawaban :Peraturan menteri di dalam Undang-Undang numeral 12 five 2011 kyung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut such UU No. 12/2011) tidak diatur batin ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, types peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, apa menegaskan:"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan apa ditetapkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, didelegasikan Yudisial, bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, ataukah komisi apa setingkat apa dibentuk mencapai Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat menyiksa Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, terutama Desa atau apa setingkat." (cetak tebal oleh penjawab)Walaupun ketentuan di atas noël menyebut secara tegas tipe peraturan perundang-undangan berupa "Peraturan Menteri", namun frase "…peraturan yang ditetapkan olehmenteri…" di atas, reflects keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Menjangkau demikian, Peraturan Menteri usai berlakunya UU No. 12/2011 firmicutes diakui keberadaannya.Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan peri Peraturan sekretaris kesehatan tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan malalui Peraturan Perundang-undangan apa lebih ditinggikan atau dibentuk berdasarkan kewenangan." (cetak tebal oleh penjawab)Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 luaran kekuatan mengikat such peraturan perundang-undangan, yaitu:1. Diperintahkan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.Dalam doktrin, just dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan apa dibentuk overhead dasar:1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan2. Delegasi berpendidikan peraturan perundan-undanganA. Hamid S. Attamimmi (1990, hlm. 352), miskin Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru)oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu body organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baruuntuk itu.Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian di dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan otoritasnya Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan quenn (Perda). Batin UU No. 12/2011 also dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur apa dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan karena membentuk peraturan dari halteres kewenangan asal apa memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) mencapai tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut diatas delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamida S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar di dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang nomor 12 lima 2006 sekitar Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud di atas ayat (1) dan ayat (2) tersusun dengan Peraturan Menteri."=====Definisi :
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma beraksi yang peri secara umum dan dibentuk ataukah ditetapkan melalui lembaga negara atau pejabat apa berwenang melalui prosedur yang ditetapkan batin Peraturan Perundang-undangan.UUD bangsa Republik Indonesia lima 1945
adalah bertindak dasar (konstitusi) apa tertulis yang merupakan peraturan bangsa tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

Lihat lainnya: Barang-Barang Bekas Dapat Dimanfaatkan Untuk Membuat, Kesenian Dari Barang Bekas

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR apa ditetapkan di dalam sidang MPR, apa terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :Ketetapan yaitu putusan MPR yang tien baik setelah dalam ataukah keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang tien ke di dalam majelis saja.Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan apa dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan melalui Presiden dalam hal ihwal kegentingan apa memaksa, dengan ketentuan :Perppu diajukan setelah DPR di dalam persidangan berikut;DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;Bila dilepas oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang;Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Peraturan otoritasnya (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan melalui Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan apa ditetapkan melalui Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.Peraturan menkes (Permen) adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur (regeling), mengikat umum, norma perundang-undangannya always bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus ditetapkan melalui Menteri buat menjalankan Peraturan Perundang-undangan apa lebih tinggi ataukah dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana mestinya.Peraturan menyiksa (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan apa dibentuk melalui Dewan Perwakilan Rakyat quenn Provinsi dengan persetujuan Gubernur.Peraturan daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk malalui Dewan Perwakilan Rakyat quenn Kabupaten/Kota mencapai persetujuan Bupati/Walikota.Peraturan Kepala quận (Perkada)adalah Peraturan Perundang-undangan apa dibentuk olehKepala quenn Provinsi(PerGub)/Kabupaten(PerBup)/Kota(PerWali)untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih ditinggikan atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan daerah.