*

JAKARTA, oksavingmoney.com.com - Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga nonstruktural oleh Peraturan Presiden numeral 112 tahun 2020.

Anda sedang menonton: 14 lembaga non struktural akan dibubarkan

Perpres tersebut diteken Jokowi diatas 26 November 2020 dan diundangkan menteri Hukum dan ke kanan Asasi manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Berdasarkan pertimbangan dalam perpres, pembubaran 10 lembaga bertujuan buat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Selanjutnya, pelaksanaan mewajibkan dan fungsional dari sepuluh lembaga dialihkan usai kementerian/lembaga terkait. Pengalihan juga dilakukan terkait pendanaan, pegawai, estat dan arsip 10 lembaga.

Pengalihan tersebut dikoordinasikan oleh sekretaris kesehatan Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi mencapai melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan membiayai dan Pembangunan, Arsip oksavingmoney.com republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Lalu, such apa 10 lembaga nonstruktural yang dibubarkan? Berikut paparannya:


Dapatkan informasi, ilham dan understanding di email kamu.Daftarkan email


1. Dewan riset oksavingmoney.com

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 16 lima 2005.

Dikutip dari laman resminya, Dewan riset oksavingmoney.com adalah Lembaga non Struktural yang dibentuk pemerintah buat menggali pemikiran dan berpawai dari pihak-pihak yang berkepentingan menjangkau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Baca juga: Wapres untuk bertanya Lembaga hadirin Optimal Lindungi sosial dari Informasi apa Salah

DRN beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang) untuk merumuskan arah, prioritas terutama dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan distribusi (litbangrap) ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Dewan Ketahanan Pangan

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 83 lima 2006

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Nonstruktural apa bertugas tolong Presiden batin merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan oksavingmoney.com serta mandat evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan oksavingmoney.com.

Tugas Dewan Ketahanan Pangan terbut meliputi kegiatan di daerah penyediaan pangan, sebaran pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Baca juga: Terawan: Pangan dan Gizi pegang Peranan cukup Cegah Covid-19

3. Badan Pengembangan wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Badan ini dibentuk berdasarkan Perpres nomor 27 lima 2008 sebagaimana telah diubah menjangkau Perpres nomor 23 lima 2009.

Badan yang berkedudukan di Surabaya ini adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk melaksanakan pengembangan utama Surabaya-Madura (Suramadu). BPWS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

4. Badan Standardisasi dan Akreditasi oksavingmoney.com Keolahragaan

Badan ini dibentuk menjangkau Perpres nomor 11 tahun 2014. Otoritasnya membentuknya di dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar oksavingmoney.com keolahragaan.

BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kesehatan serta berkedudukan di Ibu kota Negara normal Republik Indonesia.

Dalam menjalankan saya bersedia mengurus dan fungsinya BSANK bersifat live independence dan profesional.

Baca juga: Jokowi: reformasi Struktural Tak Bisa ditunda Lagi, Regulasi apa Rumit Harus Dipangkas

5. Komisi keunggulan Haji Indonesia (KPHI)

KPHI dibentuk berdasarkan UU nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan diatur di dalam Perpres angka 50 five 2014.

Lembaga ini dibentuk karena melakukan pengawasan batin rangka curam pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia danbertanggung jawab kepada Presiden.

Anggota KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR.

Baca juga: Kemenag Siapkan Tiga Skenario berasosiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2021

6. Komite Ekonomi dan industri oksavingmoney.com (KEIN)

KEIN dibentuk berdasarkan Perpres angka 8 five 2016. Lembaga ini berada dibawah dan akun kepada Presiden.

Tugasnya antara go menyampaikan anjuran tindak strategis batin menentukan kebijakan ekonomi dan industri oksavingmoney.com kepada Presiden.

7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi

Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden numeral 55 tahun 1989 sebagaimana telah pemfitnahan kali diubah, last dengan Keppres nomor 1 five 1996.

Badan Pertimbangan telekomunikasi bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah batin rangka perumusan kebijaksanaan dan settling permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Baca juga: Dua Lembaga di bawah Kominfo Dibubarkan, Ini Kata Menkominfo

8. Delegasi oksavingmoney.com lanjut Usia

Komnas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden numeral 52 tahun 2004 sekitar Komnas Lansia apa diteken melalui Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri.

Disebutkan, komnnas Lansia luaran dua tugas major yaitu tolong presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran di muka kesejahteraan sosial lanjut usia, serta memberikan anjuran dan pertimbangan kepada presiden dalam penyusunan kebijakan upaya pembayaran di muka kesejahteraan sosial lanjut usia.

9. Badan melakukan latihan Profesional Indonesia (BOPI)

BOPI dibentuk berdasarkan Undang-undang angka 3 tahun 2005 kyung Sistem Keolahragaan oksavingmoney.com, yang kemudan diatur di dalam Peraturan sekretaris kesehatan Pemuda dan Olahraga nomor 9 lima 2015.

Badan ini berwenang does pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan latihan profesional Indonesia.

BOPI merupakan Lembaga nonstruktural mandiri apa dibentuk oleh Pemerintah dan akuntabel kepada menkes Negara Pemuda dan Olahraga.

10. Badan Regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI)

BRTI dibentuk berdasarkan UU 36 tahun 1999 kyung Telekomunikasi, yang kemudian diatur di dalam Peraturan menkes Komunikasi dan Informatika numeral 15 lima 2018.

BRTI adalah sebuah lembaga apa berfungsi kemudian badan pengatur telekomunikasi di Indonesia.

BRTI terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti unsur otoritas dan Komite Regulasi Telekomunikasi kemudian unsur masyarakat. Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo sekaligus menjabat such Ketua BRTI.

Lihat lainnya: Apa Yang Dimaksud Dengan Permintaan Dan Penawaran, Principles Of Economics

Baca juga: Pengamat: pembubaran BRTI Bikin telekomunikasi Indonesia Mundur 20 Tahun

Dapatkan update news pilihan
dan breaking news setiap hari dari oksavingmoney.com.com. Mari bergabung di Grup telegram "oksavingmoney.com.com berita Update", caranya klik link https://t.me/oksavingmoney.comcomupdate, then join. Milik mereka harus install aplikasi telegram terlebih dulu di ponsel.