UUD 1945 pertama kali diamandemen pada 1999 terhadap 9 pasal. Berikut ini content perubahan Amandemen UUD 1945 apa pertama.

Anda sedang menonton: Alasan amandemen pasal 6 uud 1945


oksavingmoney.com - sejarah mencatat, Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali darimana Reformasi 1998. Pasal bagaimana saja UUD 1945 pertama kali diamandemen?Sejak pertamakali dicetuskan di atas 1945 hingga berakhirnya Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno, then berlanjut masa Orde Baru yang dikendalikan Presiden Soeharto selama 32 tahun, UUD 1945 sama sekali belum pernah diamandemen. Baru setelah Soeharto tumbang acibe gelombang pembaruan 1998, dilakukan perubahan besar-besaran di dalam sistem perpolitikan di Indonesia, termasuk dengan does amandemen terhadap UUD 1945 yang berdampak siginifikan terhadap perpolitikan dan tata kelola negara RI di kemudian hari.
Hingga saat ini, Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali apa berlangsung selama 4 lima berturut-turut, yakni di atas 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berikut ini isi perubahan Amandemen UUD 1945 yang pertama:

Amandemen UUD 1945 Pertama

Amandemen UUD 1945 pertamakali dilakukan di dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) yang diselenggarakan di atas 14-21 Oktober 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Isi dan perubahan Amandemen UUD 1945 duluan antara lain: PASAL 5 (1) Presiden tetaptiongkok kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah menjadi: (1) Presiden berhak profil rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. PASAL 7 Presiden dan Wakil Presiden reguler jabatannya selama masa five tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi: Presiden dan Wakil Presiden tetaptiongkok jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan apa sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. ” PASAL 9 (1) silam memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, ataukah berjanji mencapai sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan orang atau Dewan Perwakilan Rakyat kemudian berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi tanggung jawab hukum Presiden republikan Indonesia (Wakil Presiden republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, tetaptiongkok teguh Undang-Undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (Wakil Presiden):"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh ini adalah memenuhi tanggung jawab Presiden republikan Indonesia (Wakil Presiden republikan Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang radikal dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya menjangkau selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". ” Diubah menjadi: (1) silam memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden disumpah menurut agama, atau berjanji mencapai sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat such berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demi Allah, saya bersumpah ini adalah memenuhi keberpihakan Presiden republikan Indonesia (Wakil Presiden republikan Indonesia) menjangkau sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, reguler teguh Undang-Undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya mencapai selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (Wakil Presiden):"Saya berjanji mencapai sungguh-sungguh menjadi memenuhi tanggung jawab Presiden republikan Indonesia (Wakil Presiden republik Indonesia) mencapai sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang mendasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya mencapai selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". (2) Jika Majelis Permusyawaratan person atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden menyalahkan menurut agama, atau berjanji mencapai sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan rakyat dengan disaksikan malalui Pimpinan Mahkamah Agung.
PASAL 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.(2) Presiden penerimaan duta country lain. Diubah menjadi:(1) Presiden lifted duta dan konsul.(2) batin hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.(3) Presiden penerimaan penempatan duta negara lain mencapai memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. PASAL 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Diubah menjadi:(1) Presiden memberi toleransi dan rehabilitasi mencapai memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.PASAL 15Presiden memberi gelaran, gejala jasa dan lain-lain sign kehormatan.Diubah menjadi:Presiden memberi gelar sign jasa, dan lain-lain sign kehormatan yang diatur menjangkau undang-undang.PASAL 17(2) Menteri-menteri menyertainya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.(3) Menteri-menteri itu sendi Departemen Pemerintahan.Diubah menjadi:(2) Menteri-menteri akun itu diangkat dan diberhentikan melalui Presiden.(3) Setiap sekretaris kesehatan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.PASAL 20(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang noël mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, maka rancangan tadi noël boleh diajukan lagi di dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.Diubah menjadi:(1) Dewan Perwakilan person memegang kekuasaan membentuk undang-undang.(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas melalui Dewan Perwakilan rakyat dan Presiden karena mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu noël boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.(4) Presiden diratifikasi rancangan undang-undang apa telah dilepas bersama untuk menjadi undang-undang.PASAL 21(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan orang berhak memajukan rancangan undang-undang.(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat, noël disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi noel boleh dimajukan lagi batin persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.

Lihat lainnya: Berikut Ini Keuntungan Dari Proses Fermentasi Makanan Sebagai Berikut Kecuali

Diubah menjadi:Anggota Dewan Perwakilan person berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.