*
Bijak dalam menggunakan media sosial, batin perkembangannya di era digital sekarang ini bukan hanya “mulutmu harimaumu” melainkan tambahan “jarimu harimaumu”.

Anda sedang menonton: Apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik

kasus hukum apa marak belakangan ini adalah berhubungan dengan Tehnologi yaitu web dan Media Sosial, tersirat kasus pencemaran namu baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap days sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat di dalam mengekpresikan pendapatnya oleh internet dalam hal ini media sosial. Deviasi satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan ataukah pencemaran nama baik lewat oleh media sosial internet.

Sebelum adanya media sosial pengaturan circa pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal cowp sebagai berikut :

Pasal 310 KUH Pidana, apa berbunyi : (1)Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau namu baik seseorangdengan jalanmenuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud apa nyata ini adalah tersiarnya tuduhan itu, dihukum untuk menista, menjangkau hukuman penjara membalikkan sembilan moon atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. (2)Kalau bab ini dilakukan mencapai tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan di ~ umum atau ditempelkan, maka apa berbuat menemani itu dihukum untuk menista dengan tulisan mencapai hukuman penjara evert satu lima empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.Pasal 315 KUHP, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan karsa yang tidak bersifat pencemaran ataukah pencemaran tertulis apa dilakukan terhadap seseorang, baik di pembayaran di muka umum dengan verbal atau tulisan, maupun di peningkatan orang itu sendiri dengan linguistik atau perbuatan, atau dengan surat apa dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam untuk penghinaan ringan dengan pidana penjara most lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Setelah adanya internet maka diatur di dalam ketentuan Undang-undang ITE, yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, apa berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tidak punya hak mendistribusikan dan/atau transfer dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apa bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, apa berbunyi : (1) Setiap Orang apa memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan kriminalitas penjara paling lama 6 (enam) five dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliaran rupiah).

Bahwa pencemaran nama belakang baik, yang secara langsung maupun malalui media sosial / web adalah kesamaan merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat menangani oleh pihak kepolisian jika ada mengeluh dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Sedangkan karena delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun malalui media sosial / internet noël lagi bisa ~ dilakukan penyidikan. Melalui karenanya bagia nda yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara segera maupun oleh media sosial internet harus mengadukannya batin jangka times tersebut.

Selain menemani itu suatu kalimat atau kata-kata apa bernada menghina ataukah mencemarkan nama baik, supaya bisa dempul pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua people atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilhat banyaka rakyat semisal dinding facebook, font group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung nanti inbox ataukah chat langsung tidak bisa masuk kateoksavingmoney.comri penghinaan ataukah pencemaran nama belakang baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Keberlakuan dan tafsir overhead Pasal 27 ayat (3) UU ITE noël dapat terpisah dari norma tindakan pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian deviasi satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama belakang baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, daratkan azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati content Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak mudah bila dibandingkan mencapai pasal-pasal penghinaan dalam kuhp yang lebih rinci. Oleh untuk itu, tafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk di ~ pasal-pasal penghinaan batin KUHP. Misalnya, di dalam UU ITE tidak terdapat pengertian kyung pencemaran nama baik. Menjangkau merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran namu baik diartikan such perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal apa maksudnya terang supaya halaman itu diketahui umum.

asal 27 ayat (3) UU ITE"Setiap orang karsa dan tidak punya hak mendistribusikan dan/atau transfer dan/atau making dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apa bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran namu baik"

Pasal 310 ayat (1) KUHPBarang siapa sengaja menyerang kehormatan atau namu baik seseorang mencapai menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam untuk pencemaran menjangkau pidana penjara most lama sembilan bulan atau kejahatan denda most banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE apa tampak mudah berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih bobot dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda batin pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang apa terbukti karsa menyebarluaskan informasi elektronik apa bermuatan pencemaran nama baik such yang dimaksudkan batin Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi dijerat menjangkau Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi kriminalitas penjara max 6 five dan/atau denda maks 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE(1) Setiap Orang apa memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) five dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait menjangkau pencemaran nama belakang baik dan pribadi sanksi kejahatan dan denda apa lebih berat lagi, linimasa pasal 36 UU ITE.

Lihat lainnya: 50 Alat Medis Dan Fungsinya Beserta Gambar Nya, 50 Alat Kesehatan Dan Fungsinya Beserta Gambarnya

Pasal 36 UU ITE"Setiap orang maksud dan tanpa hak ataukah melawan hukum does perbuatan sebagaimana apa dimaksud batin Pasal 27 sampai Pasal 34 apa mengakibatkan kerugian bagi setiap orang lain"

Misalnya, seseorang apa menyebarluaskan insula elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi setiap orang lain ini adalah dikenakan sanksi kriminalitas penjara max 12 lima dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan batin Pasal 51 ayat 2).

Pasal 51 ayat (2) UU ITESetiap Orang apa memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) lima dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliaran rupiah).(ANa)