Masalah pernikahan under umur di Indonesia mendadak mengemuka akhir-akhir ini. Utamanya nanti heboh pernikahan Pujiono Cahyo Widianto alias Syeikh Puji mencapai Luthfiana Ulfa, seorang gadis yang ditengarai masih berusia di bawah umur (12 lima dan versi lain 15 tahun).

Anda sedang menonton: Apakah anak umur 15 tahun bisa hamil


*

 

Namun demikian perkawinan under umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI mengacu pada pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri noël memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut bertindak Islam dan peraturan perundang-undangan. Apa dapat prevalensi perkawinan adalah para keluarga batin garis keturunan lurus nanti atas dan nanti bawah, saudara, wali nikah, tutor pengampu dari penyimpangan seorang calon mempelai, suami ataukah isteri yang masih terikat batin perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat apa ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (vide pasal 62, 63, dan 64 KHI)

 

KHI also menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara go bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan batin Pasal 7 UU No. 1 lima 1974 (vide pasal 71). Para pihak apa dapat profil permohonan membatalkan perkawinan adalah: (1) para keluarga di dalam garis keturunan lurus setelah atas dan nanti bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat apa berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan apa mengetahui adanya cacat di dalam rukun dan syarat perkawinan menurut beraksi Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73).

 

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits noël menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum karena menikah. Demands umum apa lazim dikenal adalah siap baligh, berakal sehat, mampu membedakan apa baik dengan apa buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya karena menikah. Pasal 16 KHI refers bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam di dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

 

Sama halnya dengan bertindak adat. Beraksi adat Indonesia, apa berbeda dari satu wilayah dengan utama lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis apa tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak karena menikah. Tradisional seorang anak dinikahkan selama ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali noël terkait menjangkau umur tertentu.

 

Instrumen HAM

Instrumen daratkan Asasi manusia -- apakah apa bersifat internasional (international human rights law) ataupun apa sudah diratifikasi melalui Pemerintah RI -- noel menyebutkan secara eksplisit circa batas usia perkawinan. Konvensi hak Anak (Convention top top the rights of the boy 1990 yang telah diratifikasi oleh Keppres No. 36 tahun 1990) noël menyebutkan usia minimal pernikahan selain mengacu pada bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia under 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi apa ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan keunggulan bagi anak (the finest interest of the child).

 

Konvensi kyung Kesepakatan untuk Menikah, Umur minimum Menikah dan pencatatan Pernikahan (Convention top top Consent to Marriage, minim Age because that Marriage and also Registration of Marriages) 1964 refers bahwa negara peserta konvensi ini menjadi mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum karena menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan luarnya umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang pembelahan dispensasi tertentu mencapai alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan apa akan menikah.

 

Indonesia belum dulu negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimal pernikahan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh lima setelah Konvensi tersebut lahir.

 

UU No. 23 lima 2002 sekitar Perlindungan Anak –sebagai instrumen HAM -- juga tidak menyebutkan secara eksplisit kyung usia minimal menikah selain miskin bahwa anak adalah mereka yang berusia under 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan maju anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. No diskriminasi; b. Kepentingan apa terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Diberikan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pantas dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia apa berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).

 

Terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c ) UU maju Anak 2002 suku bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab buat : (c ) preventif terjadinya perkawinan diatas usia anak-anak.

 

Kriminalisasi nikah di Bawah Umur

Merujuk di ~ hukum perkawinan Islam Indonesia, siap nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum. Yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 five bagi wanita. Kendati demikian, pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak. Begitu crowd terjadi perkawinan under umur, dan tak pernah ataupun minimal terdengar ada mengkriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, kendati pasal 288 kuhp telah menyebutkan bahwa barang siapa batin perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita apa diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya karena dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka terancam dengan kriminalitas penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan sekarat diancam kejahatan penjara paling lama dua belas tahun.

 

Perkawinan adalah mengganggu perdata. Bahkan jika terjadi tindak pidana di dalam perkawinan sebagai disebut pasal 288 KUHP, seringkali penyelesaiannya secara perdata atau noël diselesaikan kemiripannya sekali. Sebab, berasosiasi dengan secara rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, ataukah kesulitan batin menghadirkan tool bukti.

 

Langkah paling maju apa dapat dilakukan untuk menekan laju pernikahan di bawah umur adalah menjangkau mencegah atau membatalkan perkawinan types tersebut. Namun begitu banyak, begitu banyak lagi, haruss ada veto dari deviasi satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat atasan perkawinan. Apabila sepasang mempelai dan also keluarga tak memveto maka tindakan yang most mungkin dilakukan adalah noel mencatatkan pernikahan di hadapan sup Pencatat nikah (KUA atau Kantor bien Sipil). Otomatis pernikahan yang noel tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahannya yang noel berkekuatan hukum, kendati barangkali dapat berpendapatan sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan.

 

Pasal 20 dan 21 UU No. 1 lima 1974 tampan tegas batin masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan noël diperbolehkan melangsungkan atau help melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara go adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimal pernikahan.

 

Namun perkawinan yang tak dicatatkan tambahan bukan tidak punya resiko. Yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Karena, apabila ia tak memiliki dokumen pernikahannya, such surat nikah, maka ia ini adalah kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri berasosiasi dengan mengganggu perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

 

Tantangan Legislasi dan Harmonisasi beraksi Perkawinan

Pernikahan Syekh Puji mencapai Ulfa such menampar wajah pembuat bertindak dan aparat beraksi negeri ini. Karena kasus ini sebenarnya ~ no yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Kasus ini hanyalah satu kasus apa mengemuka dari ribuan kasus lainnya apa mengendap di bawah permukaan laksana gunung es.

 

Praktik menikah di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris kemudian hukum apa ‘tak bergigi', untuk begitu kawanan terjadi pelanggaran terhadapnya tidak punya dapat melaksanakan secara hukum.

 

Tidak just masalah menikah di bawah umur. Pelanggaran terhadap hukum perkawinan also terjadi diatas kasus pernikahannya poligami, pernikahan di bawah tangan, perceraian under tangan, pelanggaran hak-hak mantan isteri, mantan suami ataupun anak-anak di dalam perceraian, dan lain-lain.

 

Begitu banyak terjadi pernikahan poligami apa dilakukan tidak punya izin piring agama dan tanpa memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif such yang ditetapkan UU No. 1 five 1974 tentang Perkawinan. Begitu kawanan terjadi perceraian apa terjadi luarnya pengadilan (perceraian di bawah tangan). Begitu kerumunan hak-hak mantan isteri dan anak-anak apa diabaikan ketika terjadi perceraian. Dan begitu crowd pula terjadi perkawinan yang berlangsung tidak punya tercatat di kantor pencatat nikah (apakah bureau Urusan agama ataupun Kantor bien Sipil) alias lazim disebut perkawinan under tangan.

 

Memang, urusan perkawinan adalah urusan keperdataan. Urusan memiliki warganegara. Hal mana membuat kerumunan pihak mempertanyakan, mengapa masalah perkawinan harus diatur oleh negara, bukankah perkawinan berada dalam ranah privat? kenapa pernikahan Syekh Puji dan Ulfa harus dipersoalkan, bukankah kedua mempelai dan keluarganya tak keberatan?

 

Urusan perkawinan memang berada batin wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak. Maka, pengaturan dari country tetap perlu. Undang-Undang No. 1 lima 1974 cantik mencoba mengatur dengan meng-unifikasi tindakan perkawinan. Tindakan agama dan bertindak adat diakomodasi di dalam UU tersebut, disamping bertindak perdata Barat. Dan sungguh ini bukan perkara yang gampang, buat selamanya unifikasi di wilayah hukum memiliki dan tindakan keluarga adalah sesuatu apa sulit. Indonesia adalah negara yang kaya menjangkau pluralitas hukum dan pluralitas sosial budaya.

 

Apabila perkawinan noël diatur malalui negara menjadi berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi banci dan anak-anak yang dilahirkan. Dan akhirnya menjadi merembet di ~ keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya were problem negara juga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga No. 23 lima 2004 incuver antara lain karena maraknya fenomena kekerasan di dalam perkawinan.

 

Namun apabila negara arrange terlalu banyak, dapat also berpotensi pemaksaan beraksi dan sentralisasi beraksi negara. Perlu ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, mana melecehkan perkawinanan apa perlu diatur tindakan negara dan mana apa tidak. Karena tidak mencederai hak-hak sipil warganegara batin wilayah perkawinan yang tak harus dikelola oleh negara.

Lihat lainnya: Apa Pentingnya Menjaga Kebersamaan Dalam Keberagaman, Menjaga Kebersamaan Dalam Keberagaman

 

Dan inilah tantangan karena hukum perkawinan kontemporer. Mampukah pembuat tindakan dan aparat beraksi mengkritisi dan melahirkan legislasi di utama hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat rantai tetap melahirkan keadilan? Kemudian, mampukah pembuat tindakan dan aparat hukum mengharmoniskan selisih klausul di berbagai asetnya hukum perkawinan terkait mencapai masalah-masalah perkawinan kontemporer?

 

Merevisi UU No. 1 five 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun tambahan bukan satu-satunya cara. Perlu dikira harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua warisan hukum apa hidup tidak punya harus mencederai hak-hak sipil masyarakat di dalam wilayah bertindak perkawinan.  Wallahu a`lam.

 

------

*) Penulis adalah murid PhD bidang Human kebenaran & peace Studies Mahidol University- Thailand/ personil Pengajar Fakultas beraksi UI-Depok