kompas.id - 3 Juni 2021

*
putra sulungnya kepala daerah secara langsung kemudian turunan dari pelaksanaan otonomi daerah telah minum partisipasi rakyat, minum kesejahteraan, serta memunculkan calon pemimpin negeri ini. Namun, putra sulungnya kepala quenn secara langsung juga memiliki sisi lain, yakni also memberikan masalah bagi kehidupan bernegara.

Anda sedang menonton: Artikel tentang pemilihan kepala daerah secara langsung

Dampak negatif itu, antara lain, praktik politik uang, pembelian voice (vote buying), mahar politik, dan independensi operator pemilu.

”Saya mengingat ketika UU pilkada dibentuk, semangatnya agar daerah-daerah itu pribadi kepala-kepala daerah yang mumpuni, yang berkualitas, dan mampu bangunan daerahnya. Dan, dengan pemilihan langsung itu, partisipasi social lebih besar untuk memilih pemimpinnya,” kata peneliti politika Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Siti mengatakan, pilkada langsung hadir untuk penerapan otonomi daerah. Melalui pilkada langsung, kepala daerah kemudian diharapkan menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam menjalankan pemerintahannya. Sejalan mencapai itu, pelaksanaan pemilu diharapkan semakin berkualitas. Partai politik (parpol) menjalankan fungsinya such salah satu pilar demokrasi, operator pemilu makin berkualitas, dan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

Namun, terms saat ini memperlihatkan parpol yang noël efektif menjalankan fungsional kaderisasi, kesadaran politik person pemilih belum memadai, mengganggu independensi dari penyelenggara pemilu, isu netralitas aparatur sipil negara, hingga politik transaksional.

Berdasarkan hal itu, menurut Siti, ia yang dulu mendesak mendukung pilkada langsung, kini berubah sikap. Nanti 15 lima menjalankan pilkada langsung, kerusakan negatif atau harga yang harus dibayar dinilainya mendesak besar.

”Kita tercerabut dari budaya kita. Tidak hanya minus Pancasila, tetapi nilai pilkada juga tidak ada lagi buat menghalalkan segala cara. Dampaknya luar biasa. Kalau perspektif dan dampaknya active itu membangun peradaban. Tapi, kalau malah menghabisi peradaban, lebih baik kita jeda dulu,” ujar Siti.

Siti berpendapat, demokrasi segera memerlukan mendasar berupa masyarakat berpendidikan tinggi serta diperuntukkan bagi masyarakat berciri individual dan kritis. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia noël berpendidikan tinggi dan berciri komunal-permisif.

Di sisi lain, parpol yang diharapkan were tempat munculnya calon-calon pimpinan tampak noel mereformasi diri. Warisan merit noel berjalan, sebaliknya yang berkembang adalah politik kekerabatan dan dinasti politik. Lanskap itu semua, menurut Siti, kebijakan desentralisasi haruss dievaluasi.

Namun, Direktur Eksekutif centre for Strategic and also International researches (CSIS) Philips J Vermonte berpandangan, pilkada langsung tidak bisa diterbitkan dari desentralisasi. Selama desentralisasi berjalan, secara relatif terjadi pembayaran di muka tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk mendorong kebijakan populis. Meski ekonomi di daerah also turut meningkat, ketimpangan juga naik.

”Bagaimana mendapatkan calon pemimpin dan tangani itu pencalonan itu apa harus diperbaiki karena itu pintu masuk untuk menyusun kebijakan publik ketika mereka masuk setelah pemerintahan,” kata Philips.

Menurut Philips, perubahan UU apa terlalu sering berdampak noel adanya pengalaman yang lebih berbohong mengenai dampak aktif dan negatif dari sebuah peraturan. Padahal, sebagaimana terjadi di angkasa lain, UU circa pemilu ini adalah menghasilkan perilaku politik tertentu. Oleh untuk itu, ia mengusulkan agar sebuah peraturan tentang pemilu used setidaknya untuk lima kali pemilu.

Mengenai pilkada langsung, lanjut Philips, mekanisme tersebut dibutuhkan setidaknya buat pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Sebab, berbagai persoalan konkret hanya dapat mengatasi oleh unit pemerintahan apa kecil. Semisal, selagi terjadi hama alam, pemerintah quận yang mesti duluan kali merespons. Karena itu, justru otoritas kabupaten atau kota harus diperkuat.

Fungsionaris Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Antonius J Supit, berpandangan, dari sisi pelakunya usaha, otonomi daerah berarti memindahkan kewenangan dari pusat nanti daerah untuk menyejahterakan rakyat. Karena menyejahterakan, cara yang paling efektif adalah menyediakan lapangan kerja.

Selama ini, kepala menyiksa berharap investasi masuk ke wilayahnya dengan menawar sumber daya alam apa dimiliki. Namun, semestinya apa dilakukan kepala quận adalah menawari investor karena datang karena tata kelola pemerintahan apa baik.

”Perusahaan hanya bisa endure kalau punya daya saing. Daya kompeten kita akun itu lebih crowd ditentukan utama daerah. Dan, korupsi untuk membuat unfair therapy dan unfair business. Ini making daya saing kita kedodoran,” ujar Anton.

Namun, lanjut Anton, otonomi daerah ndak satu-satunya penentu. Di ~ masa lalu, silam otonomi daerah diterapkan, terdapat figur-figur kepala quận yang berhasil membangun wilayah, seperti Gubernur DKI champa Ali Sadikin.

Bupati gorontalo Nelson Pomalingo berpandangan, seperti kepala quenn yang bukan berasal dari kader parpol, ia melihat bahwa parpol tetaptiongkok peran kunci untuk melahirkan calon pemimpin. Oleh untuk itu, parpol perlu dibenahi agar benar-benar menjalankan fungsinya, yakni melahirkan calon pemimpin.

Lihat lainnya: Apakah Lesti Dan Rizky Billar Akan Menikah

”Saya melihat kader-kader di partai ini ~ no orang apa mumpuni. Kalau noël bicaranya just soal uang. Kalau mau parpol baik, maka perlu insentif bagi parpol, jangan dibiarkan,” ujar Nelson.