A.

Anda sedang menonton: Aturan pengadaan barang dan jasa terbaru

PENDAHULUAN
 Tata pemerintahan apa baik dan bersih (oksavingmoney.comod oksavingmoney.comvernance and clean oksavingmoney.comverment) adalah seluruh aspek apa terkait mencapai kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah batin menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Buat melaksanakan prinsip oksavingmoney.comod oksavingmoney.comvernance and also Clean oksavingmoney.comverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus mandat prinsi-prinsip akuntabilitas dan pahatan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya menjangkau tindakan dan peraturan apa baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa otoritas bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur di dalam Peraturan Presiden republik Indonesia angka 54 lima 2010 kyung Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. pengadilan Tinggi agama Bandung kemudian instansi otoritas di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan mencapai kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, suspended dan kompetitif serta pantas dengan peraturan yang berlaku.
B.PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa otoritasnya bersumber di ~ Peraturan Presiden republikan Indonesia angka 54 lima 2010 1. Perpres angka 54 lima 2010 2. Penjelasan overhead Perpres nomor 54 five 2010 3. Lampiran I - penjadwalan 4. Lampiran II - Barang 5. Menempel III - panggilan Konstruksi 6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha) 7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan) 8. Lampiran V - Jasa lainbutuh 9. Lampiran VI - Swakelola .

Lihat lainnya: Apakah Air Kelapa Bagus Untuk Ibu Hamil Yang Masih Dipercaya, Cek Faktanya

C..STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
 Adapun types dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah apa memenuhi standar such mana Peraturan kepala LKPP nomor 2 tahun 2011 sekitar Perubahan Kesatu overhead Peraturan kepala LKPP nomor 6 lima 2010 circa Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Standar Bidding Document), such berikut : (Dikutip dari www.lkpp.oksavingmoney.com.id)
NO JENIS DOKUMENFILE
1Pengadaan Barang PascakualifikasiUnduh
2Pengadaan Barang PrakualifikasiUnduh
3Pengadaan Konstruksi PascakualifikasiUnduh
4Pengadaan Konstruksi PrakualifikasiUnduh
5Pengadaan Jasa berkonsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu SampulUnduh
6Pengadaan Jasa temukan Badan Usaha Prakualifikasi Dua SampulUnduh
7Pengadaan Jasa Konsultansi pisahkan, pribadi, misalnya PascakualifikasiUnduh
8Pengadaan Jasa dll PascakualifikasiUnduh
9Pengadaan Jasa lainbutuh PrakualifikasiUnduh
10Pengadaan Barang Penunjukan segera Non DaruratUnduh
11Pengadaan Konstruksi Penunjukan langsung Non DaruratUnduh
12Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan secepatnya Non DaruratUnduh
13Pengadaan Jasa Konsultansi secara individual Penunjukan langsung Non DaruratUnduh
14Pengadaan Jasa dll Penunjukan langsung Non DaruratUnduh
15Pengadaan Barang Penunjukan secepatnya DaruratUnduh
16Pengadaan Konstruksi Penunjukan langsung DaruratUnduh
17Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan langsung DaruratUnduh
18Pengadaan Jasa Konsultansi secara individual Penunjukan langsung DaruratUnduh
19Pengadaan Jasa berbeda Penunjukan langsung DaruratUnduh
20Pengadaan Barang pengadaan Langsung yang Menggunakan surat Perintah pergerakan (SPK)Unduh
21Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung manfaat Surat Perintah action (SPK)Unduh
22Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung manfaat Surat Perintah action (SPK)Unduh
23Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung apa Menggunakan surat Perintah action (SPK)Unduh
24Pengadaan Jasa lainbutuh Pengadaan Langsung apa Menggunakan surat Perintah pergerakan (SPK)Unduh
standar DOKUMEN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah