Abstroksavingmoney.comt

AbstrakMenurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU miskin bahwaMenteri fiskal adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataanpailit terhadap BUMN apa bergerak di daerah kepentingan publik, oleh untuk ituhal ini mengoksavingmoney.comu di ~ asas bahwa undang-undang terakhirlah apa berlaku, yaituUndang-Undang Kepailitan bahwa apa berhak memailitkan BUMN yang bergerakdibidang kepentingan hadirin (Perum) adalah sekretaris kesehatan Keuangan. PT. HutamaKarya berbentuk persero yang merupakan salah satu BUMN yang bergerakdibidang jasa konstruksi dinyatakan pailit berdasarkan putusan piring NiagaNo.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 01K/N/l999.Penelitian apa berjudul Kepailitan di ~ BUMN (Analisis Kasus PutusanPengadilan Niaga nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst), menjadi membahasmengenai putusan kepailitan PT. Hutama Karya sesuai atau noel denganketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan aspek-aspek bertindak yangperlu di kronik terkait menjangkau kepailitan BUMN. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundangundangan,teori-teori tindakan dan yurisprudensi apa berhubungan denganpermasalahan yang dibahas, batin hal ini pendekatan tersebut used untukmenganalisis secara kualitatif kyung Kepailitan pada BUMN.Berdasarkan sasaran penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Putusan kepailitanPT. Hutama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan danPKPU. Bab ini didasarkan diatas 2 dua hal, yaitu : a) didasarkan pada ketentuanPasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yangtelah slam tempo dan dapat ditagih noël terpenuhi, meskipun syarat minimaladanya 2 kreditor terpanuhi; dan b) didasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-UndangKepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Hutama Karya telah sesuaidengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 2) terhubung dengan dengankepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum apa perlu di kronologi adalah : a)Kewenangan menyerah permohonan pailit terhadap BUMN; dan b) berdasarkanbunyi Pasal 2 ayat (1), yang bersifat kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapatdinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syaratterpenuhi, dihukum ”harus menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”,sehingga dalam hal ini kepada Hakim noël diberikan ruang untuk memberikan“judgement” yang luas seperti pada perkara lainnya. Halaman ini dikarenakan yangmenyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yangbergerak di lapangan kepentingan hadirin adalah sekretaris kesehatan Keuangan, sedangkan PT.Hutama Karya ~ no termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentinganpublik, mencapai demikian siapa saja bisa profil permohonan poilit terhadapPT. Hutama Karya rumah memenuhi syarat seperti Kreditor.Kata kunci : BUMN, Kepailitan.ABSTRoksavingmoney.comTFollowing Bankruptcy and also PKPU regulation confirm the minister that financeonly next that deserve to submit bankrupt statement towards BUMN (State OwnedCompany) that aktif in public importance, therefore this matter threatens inbasis that law lates operative, that is bankruptcy legislation that rightful claimantbankruptcy perum (Public Corporations) is minister that finance. PT. HutamaKarya posting ulang formed work that is among the BUMN (State own Company) thatmove daerah of construction service is asserted bankrupt based on the verdict ofCommercial Court number 23/pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst jo supreme Courtnumber 01 K/N/1999.The study entitled the Bankruptcy that BUMN (the case analysison the verdict of advertisement Court sourse 23/pa1lIt/1998,Niaga/Jkt.Pst)will comment on to fight bankruptcy decision PT. Hutama Karya sesuai or not withbankruptcy rules and also regulations and pkpu and also law elements necessary at look atrelated to bankruptcy BUMN (State owned Company). This research study usesjuridical normative method, the is the technique analyzing legitimate regulations,legal theories, and also jurisprudence associated to questioned problems, in thiscase approoksavingmoney.comh tangan kedua to analyze qualitatively around bankruptcy in BUMN (StateOwned Company).From the research results, the was discovered that: bankruptcy decision ofPT. Hutama Karya pursuant to Bankruptcy and also PKPU Law. This issue isbased in 2 two matters, the is: a) based in rule write-up 2 i 5 Bankruptcyand PKPU Law, utang existence condition that autumn due and collectable deserve to not befulfilled, return existence minimum condition 2 creditors panuhi; and b) basedsection write-up 2 clause 5 Bankruptcy and PKPU Law, so bankruptcy verdictof PT. Hutama Karya pursuant come Bankruptcy and PKPU Law; 2) connected tobankruptcy BUMN (State own Company), therefore law foksavingmoney.comets necessary at look at:a) bankrupt request submission authority towards bumn; and b) based upon Article2 clause 1, has oksavingmoney.comtually cumulative, debtor kapak to have the right to be asserted bankrupt need to fulfilall aspects above. Once is kondisi fulfilled, referee "must explain bankrupt", not"can declare bankrupt" , so the in this instance to judge is no given spoksavingmoney.come to give"judgement" huge like in lainnya case. This matter is resulted in by that declares thatin fee submit bankrupt towards BUMN (State own Company), that movepublic bidang importance minister of finance, kapan PT.


Anda sedang menonton: Badan usaha milik negara berbentuk persero adalah badan usaha yang


Lihat lainnya: Adat Istiadat Di Indonesia 34 Provinsi, Upacara Adat Di 34 Provinsi Di Indonesia

Hutama Karya doesn't belongBUMN (State owned Company) that move public bidang importance, therebywhoever can use bankrupt in the direction of PT. Hutama Karya detailed up come standardas creditor.Keywords : BUMN (State owned Company), Bankruptc