Fakultas hukum Universitas Indonesia > news > Peneliti: aturan Perlindungan Data Pribadi belum Komprehensif
*

Masih ada aturan yang mengizinkan pengalihan daratkan milik data memiliki dari individu usai lembaga atau perusahaan. Padahal, harusnya kepemilikan data itu militer di memanggang individu.

Data pribadi adalah hal yang berharga. Ini terbukti dari terungkapnyapraktik jual-beli data dirionline, yang ternyata marak di kalangantelemarketingkartu kredit. Menurut brigjen Dedi Prasetyo, major Biro Penerangan sosial Divisi hubungan masyarakat Polri, data luaran sebetulnya harus dirahasiakan, dilindungi hukum, dan tidak bisa diperjualbelikan sembarangan.

Hukum terhubung dengan Data Pribadi

Indonesia memang sudah punya sejumlah hukum yang melindungi kerahasiaan data pribadi.

Anda sedang menonton: Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di indonesia saat ini?

Sudah ada UU ITE apa mengatur bahwa penggunaan data pribadi hanya bisa dilakukan berdasarkan:

Persetujuan orang apa bersangkutan, atau;Diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada juga UU berpemerintahan Kependudukan yang menyatakan: siapapun apa menyebarkan data pribadi tidak punya hak, menjadi dihukum penjara 2 lima atau bagus Rp25 juta.

Ketentuan maju data pribadi also tersebar batin dokumen hukum lain, seperti Peraturan menteri kesehatan Kominfo, serta politik Bank Indonesia circa Layanan Keuangan diganjar (LKD).

Perlindungan belum Komprehensif

Meski Indonesia siap punya hukumnya, tapi keterpurukan data pribadi belum komprehensif.

Penilaian itu disampaikan oleh pengajar Fakultas beraksi Universitas Indonesia, Setyawati Fitri Anggraeni, lewat kertas berjudulPolemik pengaturan Kepemilikan Data Pribadi, Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi hukum di Indonesia(Jurnal bertindak & Pembangunan 48 No. 4, 2018).

Setyawati (2018) menyebut, saat ini masih ada aturan hukum yang secara berbincang-bincang mengizinkan pengalihan daratkan milik data pribadi, sebagai aturan financial institution Indonesia kyung LKD.

Aturan itu menetapkan bahwa data pribadi yang diperoleh agen perkebunan LKD adalah baik milik penyelenggara LKD.

Padahal, menurut Setyawati (2018) daratkan milik seharusnya firmicutes berada di tangan individu seperti subjek data, bukan malah dipindahkan ke lembaga ataukah perusahaan.

Menurut Setyawati (2018), hukum yang ada menampakkan baru hanya menyatakan maju saja, tapi belum mengatur secara rincitentangbagaimanacara does perlindungan tersebut.

Belajar dari Uni Eropa

Setyawati (2018) menyebut, contoh maju data pribadi yang komprehensif mungkin dilihat dariGeneral Data protection Regulation(GDPR) milik Uni Eropa.

GDPR arrange secara detil bahwa setiap perusahaan atau lembaga pengumpul data memiliki wajib menyampaikan tujuannya secara transparan kepada individu obyek data.

Individu also berhak meminta informasi terkait penyimpanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, sampai penghapusan data pribadi mereka.

Tak hanya canggih diatas kertas, GDPR ini sudah nyata-nyata diberlakukan mencapai tegas.

Lihat lainnya: 8+ Alat Musik Jawa Barat Dan Penjelasannya, 10 Alat Musik Tradisional Jawa Barat Yang Populer

Awal Januari 2019 lalu misalnya,GDPR telah menjatuhkan denda Rp800 miliar untuk Googlekarena menggunakan data memiliki secara noël sah.

Sumber: https://kbr.id/berita/05-2019/peneliti__aturan_perlindungan_data_pribadi_belum_komprehensif/99254.html