*



Anda sedang menonton: Batubara termasuk sumber daya alam yang

Undang-undang (UU) numeral 3 five 2020

Perubahan atas Undang-Undang numeral 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


Undang-undang (UU) sekitar Perubahan overhead Undang-Undang nomor 4 five 2009 kyung Pertambangan Mineral dan Batubara


Lihat lainnya: Apa Yang Di Maksud Dengan Kemasan Dan Syarat Serta Fungsi Kemasan

Perubahan - Pertambangan - Mineral - Batubara

2020

Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2020/NO.147, TLN NO.6525, JDIH.SETNEG.GO.ID : 67 HLM.

Undang-undang (UU) sekitar Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 lima 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK: pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara apa saat ini diatur di dalam Undang-Undang angka 4 lima 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat angklung perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum batin penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga haruss dilakukan perubahan agar dapat dulu dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Dasar tindakan Undang-undang (UU) ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan UU angka 4 five 2009 sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam UU ini diatur mengenai meningkatkan terhadap UU nomor 4 lima 2009 circa Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu popponitis materi tonase baru berupa: (1) penataan terkait konsep utama Hukum Pertambangan; (2) kewenangan garis Mineral dan Batubara; (3) plan pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) properti kepada lembaga untuk mempelajari negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan penyidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP; (5) penguatan peran BUMN; (6) pengaturan back perizinan di dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, tesis perizinan baru terhubung dengan pengusahaan batuan buat jenis tertentu atau karena keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan (7) penguatan kebijakan terkait garis lingkungan kehidupan pada kegiatan usaha Pertambangan, implisit pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan back terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan melanjutkan operasi bagi pemegang Kontrak Kerja/KK ataukah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B.
CATATAN: Undang-undang (UU) ini awal berlaku di atas tanggal 10 Juni 2020.