Dilansir dari salahsatu website tindakan online isu narkotika cantik lama menjadi permasalahan negeri ini. Perkembangannya mendesak signifikan, merebak dari kota sampai usai desa, penggunanya mulailah dari artis, pilot, pejabat, orang biasa, hingga oknum penegak tindakan pun banyak yang menikmatinya. Aturan apa ada selama ini dianggap belum cukup efektif menangani permasalahan ini.

Anda sedang menonton: Berapa lama hukuman untuk kasus narkoba

Sebagai wujud dari keseriusan negara karena menangani permasalahan narkotika apa semakin merebak sampai nanti pelosok negeri, maka aturan yang telah ada terdepan yakni UU No. 7 tahun 1997 diperbaharui dengan membuat dan disahkannyaUU no 35 lima 2009 sekitar narkotika

Pengesahan UU ini, dilandasi karena tindak kejahatan narkotika dianggap muncul telah bersifat trans-nasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan apa kuat menjangkau jumlah biaya uang yang fantastis, dan kerumunan menjerat kalangan muda, generasi millenial.

buat memberi pemahaman apa jelas batin UU ini, harus mengikuti perkembangan awal dari tipe narkotikanya, tangani itu kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkotika di atas UU ini, dibagi dulu 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian tipe Golongan Narkotika adalah seperti berikut:

Golongan ns , types Narkotika apa secara umum dikenal masyarakat antara go Ganja, Sabu-sabu, Kokain,Opium, Heroin, dll;

Golongan II, tipe Narkotika yang secara umum dikenal sosial antara go Morfin, Pertidin dll;

Golongan III, tipe Narkotika apa secara umum dikenal sosial antara go Kodein, dll.

Seyogianya narkotika dapat used dengan cara-cara apa diatur batin UU. Narkotika juga dapat digunakan buat penelitian, pendidikan, medis (kesehatan), dan lain lain. Namun dalam UU ini, tambahan diatur mengenai narkotika yang dimiliki, diproduksi, dibawa, digunakan noël sesuai aturan atau secara resisten hukum.

Salah satu hal yang cukup mendetail dijelaskan juga dalam UU ini adalah terdapat klasifikasi pembagian “cap” bagi orang yang terlibat batin narkotika. Pembagian klasifikasi di ~ UU ini berbeda diatas pembagian secara umum apa sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini secara di bawah dijelaskan another mengenai siapa saja apa dapat ditelepon pengedar berdasarkan bahu asphall-nya dan siapa saja apa dapat panggilan Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

Pengedar Narkotika, terdapat pemfitnahan penyebutan pantas dengan bahu asphall-nya masing-masing, yakni:Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan tindakan (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan hukum (Pasal 1 nomor 4 jo Pasal 113);Pihak yang meng ekspornya Narkotika scara melawan beraksi (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan tindakan (Pasal 1 nomor 9, 12 jo Pasal 115);Pihak yang does Peredaran gelap Narkotika dan Preskusor Narkotika (Pasal 1 nomor 6 jo 111,112, 129).Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:Pecandu Narkotika (Pasal 1 nomor 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 nomor 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Sebenarnya cantik cukup jelas bagi social mengenai jenis-jenis narkotika apa dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur batin UU ini. Jika sosial melanggar politik dengan memproduksi, mengedar, pakai narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalah yang akan dijalani bagi sosial tersebut pantas dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

Penerapan Pasal-Pasal Pidana

Sebagaimana telah minuman di atas, mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan menjangkau narkotika, maka di dalam UU ini telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi kriminalitas bagi pihak apa melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu saja sanksi hukumannya lebih berat liêu pihak yang hanya menggunakan saja. Namun batin klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah seperti pihak bandar besar apa memproduksi narkotika, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun seperti kurir/perantara saja.

Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulailah dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mempersiapkan mengenai sanksi-sanksi pidana apa dapat diterapkan overhead perbuatan ataukah keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun di dalam praktik apa terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.

Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika buat mengedarkan, penjualan atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak apa memiliki narkotika kemudian penyalahguna atau pecandu.

Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 lima dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.

Dari penjabaran di atas, di atas Pasal 1 nomor 13 dan angka 15 UU ini menyortir mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkotika (penyalahguna dan pecandu). Apa sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharuinya UU Narkotika ini, selain karena pencegahan dan pemberantasan narkotika, juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah dulu pengguna narkotika.

Dalam UU ini, para pengguna narkotika disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkotika, maka semakin banyak pula penyalahguna ataukah pecandu yang terjerat. Malalui karenanya negara/pemerintah di dalam hal ini ikut campur di dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun tambahan pada proses penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif apa telah banyak dulu korban narkotika.

Negara/pemerintah produksi suatu badan yang khusus, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) mencapai tugas pokoknya menangani permasalahan Narkotika, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan, namun also sampai kepada tahap penyelamatan/rehabilitasi bagi orang yang telah terkena were penyalahguna ataukah pecandu narkotika. Pemerintah juga memberikan anggaran yang cukup besar untuk membuat panti-panti rehabilitasi, dan bekerjasama mencapai rumah sakit negeri maupun swasta untuk ikut menyelamatkan korban penyalahguna atau pecandu narkotika ini.

Yang menjadi persoalan atas penerapan pasal-pasal apa keliru dan sering tangan kedua aparat penegak hukum terhadap para penyalahguna narkotika adalah, adanya kerancuan/ambiguitas dalam pasal apa seharusnya dikenakan/diterapkan bagi bandar besar, pengedar, penjual atau kurir, namun dapat dikenakan juga pada korban penyalahguna ataukah pecandu narkotika. Chapter ini dikarenakan di atas Pasal tersebut terdapat unsur kata/frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika”.

Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” inilah apa seharusnya dikenakan kepada pihak yang dulu bandar, pengedar, atau kurir. Namun patuh dikenakan kepada pihak penyalahguna ataukah pecandu narkotika. Sehingga Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh penjuru negeri hampir 70% diisi melalui pelaku perkara narkotika. Noel sedikit di antaranya adalah para penyalahguna atau pecandu narkotika, yang seharusnya bukan di situ tempatnya berada berdasarkan UU ini.

Hal ini, pernah dialami sendiri melalui Penulis dalam does pendampingan dan pertahanan terhadap penyalahguna narkotika. Dua rakyat nelayan di Batam, yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah, mencapai bujuk rayu dari seseorang buat coba benefit sabu-sabu, menjangkau efek become semakin kuat buat mencari ikan di laut.

Setelah cobalah beberapa kali sabu-sabu secara gratis, kapan itu mereka mulailah ketagihan. Namun mereka noël diberikan lainnya secara gratis, namun harus pembelian sendiri. Maka mereka pun pembelian sendiri sabu-sabu ketika ini adalah pergi search ikan di laut.

Saat itu mereka purchas sabu 0,5 gram brutto mencapai harga Rp200 ribu, lalu ditangkap pihak Kepolisian. Dan kapan ditanyakan untuk apa sabu ini, lalu dijawab untuk dipakai sendiri, untuk membuat mereka merasa semakin kuat untuk melaut. Namun melalui penyidik pasal apa dikenakan bukanlah Pasal 127 sesuai UU, tapi pasal yang seharusnya dikenakan karena bandar, pengedar, kurir yaitu Pasal 111, 112 jo 132.

Sebagaimana telah kesalahan di atas, Pasal 111, 112 luaran sanksi penjara apa cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal mungkin hukuman 20 tahun, juga hukuman mati. Chapter inilah yang dijadikan materi di dalam pembelaan Penulis such penasihat bertindak dari dua orang nelayan penyalahguna narkotika tersebut.

Selain merujuk di ~ Pasal 127 UU ini, Penulis merujuk pula di ~ Surat Edaran baik di interior Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai dealing perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika, mencapai syarat, kriteria apa cukup jelas tambahan telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan.

Namun pihak Kepolisian dan Kejaksaan tetap noël bergeming menggunakan Pasal 111,112 jo 132 dengan menuntut penjara selama 4 tahun. Koknya dapat diterima secara logis penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan barang bukti sabu-sabu dengan memuat 0,4 gram, diminta, dituntut buat dipenjara selama 4 tahun. Tuntutan atau permintaan apa menurut terdakwa maupun penasihat hukum kurang sopan dari rasanya keadilan.

Kedua people nelayan ini, pada tingkat Pengadilan Negeri Batam, divonis sama mencapai tuntutan dari penuntut umum, yakni 4 five penjara. Lalu diajukan upaya banding, mencapai menguatkan putusan PN Batam. Lalu diajukan upaya kasasi, dan di sinilah terdapat ketentuan terang terdakwa kemudian pencari keadilan, bagaimana hakim agung menyatakan para terdakwa terbukti seperti penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan divonis 1,6 lima penjara.

Kedua nelayan ini, bernasib jauhnya berbeda dengan crowd penyalahguna atau pecandu lainnya, yang dihukum menjangkau Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132, mencapai hukuman penjara rata-rata 5 sampai 7 tahun, menjangkau barang bukti sabu rata-rata 0,1 s/d 1 gram atau ganja beberapa linting saja.

Pasal 127 yang adalahIus Constitutum(hukum positif), seolah masih menjadiIus Constituendum(hukum yang dicita-citakan) batin praktik penerapannya. Pasal 127 ini pula dapat dijadikan ruang “transaksional” pasal dari oknum penegak hukum apa sering dikenakan diatas pejabat atau artis, namun langka tergapai bagi sosial kecil, menengah awam bertindak yang were korban penyalahguna atau pecandu narkotika.

*

Tujuan UU

sasaran dari hukum/UU adalah kepastian, keterpurukan dan kemanfaatan. Maka jika menilik dari frasa Pasal 111, 112, 113, 114 apa terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” sesungguhnya telah terdapat ketidakpastian batin aturan pasal ini. Sebagaimana Penulis jelaskan batin materi pleidoi (pembelaan) maupun pertimbangan dari dihukum agung batin putusannya, menyatakan frasa kata “memiliki, menyimpan, menguasai” harus diartikan dengan tujuan buat mendapat keuntungan dari memiliki, menyimpan, itu adalah seorang master narkotika tersebut.

Apakah dengan tujuan untuk mengedarkan, penjualan atau seperti perantara/kurir. Maka dapat dikenakan Pasal 111, 112, 113, 114? untuk setiap penyalahguna atau pecandu apa membeli narkotika, pasti terlebih dahulu memiliki, menyimpan, kuasai narkotika tersebut karena selanjutnya digunakan/dipakainya. Bab inilah apa harus dibedakan batin pengertian dan penerapan Pasal 127, luaran narkotika menjangkau tujuan buat menggunakan sendiri, mencapai pengertian dan penerapan Pasal 111, 112, 113, 114 memiliki narkotika, dengan tujuan buat mengambil keuntungan.

Dari sisi perlindungan, maka para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tapi batin praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal apa seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga ke kanan dari para penyalahguna untuk dikenakan/diadili dan dihukum sesuai Pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, noel didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut.

Atau masih banyak juga cerita mengenai burger negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, dijadikan kurir untuk bawa narkotika mencapai jumlah geram dari negeri Jiran tersebut. Para kurir tersebut ada apa mau karena tekanan ekonomi, dan also intimidasi/ancaman.

Bayaran apa mereka terima pun sangat kecil, namun risiko yang mereka terima besar, dikenakan mencapai pasal seperti seolah-olah bandar besar pemiliki narkotika tersebut. Ancaman penjara yang dikenakan umumnya di ~ 10 lima dan ada yang maksimal hukuman mati. Namun, yang memproduksi atau bandar terlalu tinggi sesungguhnya, belum tersentuh kemiripannya sekali.

Dari sisi kemanfaatan, halaman ini yang menurut Penulis paling berdampak luas. Pertama, jika kita lihat dari sisi penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut, siap jelas noël ada jasa sama sekian penyalahguna atau pecandu narkotika dimasukkan batin penjara mencapai waktu apa cukup lama (rata-rata 4-6 tahun).

Bahkan malah lebih banyak nanti arah merugikannya, buat banyak anak muda yang terkena narkotika, apa seharusnya di dalam masa-masa produktif, dapat direhabilitasi/disembuhkan, dan diarahkan buat kegiatan apa positif dan produktif. Kelewat ada penyalahguna atau pecandu ke dipenjara malah dulu pengedar atau bahkan bandar narkotika lantaran di di dalam penjara bergaul dengan para bandar.

Kedua, dari sisi negara/pemerintah, sudah jelas pula noël ada kemanfaatannya. ~ timbul permasalahan baru yaitu hampir seluruh Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan apa ada sudahover capacity. Tentang 60% s/d 70% isinya adalah tahanan/napi narkotika. Anggaran negara pun hingga triliunan digunakan untuk memberi makan tahanan/napi dan karena membangun Rutan/LP yang baru sehingga ndak kemanfaataan, malah mudarat yang didapat.

Akhirnya Penulis berpendapat, ternyata mengirimkan orang nanti penjara bukanlah satu-satunya solusi permasalahan narkotika, spesial bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Hukumlah seseorang pantas kesalahannya. Korban penyalahguna atau pecandu narkotika, jika tidak dihukum benar dengan pasal apa seharusnya, maka were korban lagi. Korban dari deviasi jalan, pergaulan, dan korban dari praktik penegakan hukum.

Lihat lainnya: Berita Tsunami Jepang 11 Maret 2011, Melihat Lagi Bencana Tsunami Jepang 10 Tahun Lalu

Maka, agar permasalahan narkotika ini noel berlarut, dan semakin bertambah kompleks, di awal lima yang baru ini, mencapai semangat dan harapan apa baru pula, maka hal apa lalu yang selama ini dilakukan dirasa kurang benar dan efektif di dalam penanganan perkara narkotika, dapat dijadikan koreksi/introspeksi bagi aparat penegak bertindak khususnya (polisi, jaksa, hakim) maupun social secara umum. Agar tujuan dari tindakan yaitu kepastian, perlindungan, kemanfaatan dari hukum itu sendiri dapat terpenuhi, sehingga tercapailah mengolahnya dan putusan-putusan yang berkeadilan bagi setiap orang.