diatas awalnya, Jokowi menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung skema oksavingmoney.com service to business, sehingga noël menggunakan APBN.
*



oksavingmoney.com.com, champa – memisahkan pendanaan overhead bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) terbatas terjawab setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021.

Anda sedang menonton: Berita terkini proyek kereta cepat jakarta bandung

Perpres tersebut merupakan perubahan overhead Perpres No.107/2015, circa Percepatan Penyelenggaraan prasarana dan Sarana Kereta Cepat champa Bandung. Terdapat sejumlah poin utama yang terdapat di dalam revisi beleid tersebut. Utamanya, proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung kini bisa ~ didanai melalui APBN. Chapter ini yang dulu pertentangan di dalam aturan sebelumnya.

Komitmen awal kemudian yang tertulis di dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No.107/2015 circa Percepatan Penyelenggaraan infrastruktur dan Sarana Kereta Cepat antara champa Bandung menyebut bahwa Pelaksanaan noel menggunakan dana dari APBN, serta noël mendapatkan lega pemerintah.


Baca juga : KAI Geser WIKA memanggang Pemimpin Konsorsium usai Revisi Perpres Kereta Cepat Diteken

Berikut poin yang direvisi pada perpres itu:


Dalam politik lama, dilihat dari sisi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah just boleh sumber dari penerbitan obligasi melalui konsorsium BUMN atau perusahaan patungan. Pilihan lainnya dari lend konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga fiskal luar negeri ataukah multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bunyi Pasal 4 Perpres 107 lima 2015 ayat 2 adalah “Pelaksanaan tulis publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 noël menggunakan dana dari budget Pendapatan dan Belanja country serta noel mendapatkan lega Pemerintah,"


Baca juga : Ini yang Dilakukan KAI sebelum Percepat waktu Tempuh Kereta fire

Sementara itu kemudian perbandingan, di dalam beleid yang baru Perpres No.93/2021, otorisasi adanya penggunaan APBN.


Secara mendetail, Pasal 4 terbaru Perpres tersebut dari ayat 1 hingga 3 mempersiapkan adanya bersumber APBN. Bunyi revisi pasal 4 (1) Perpres terbaru adalah “Pendanaan dalam rangka pelaksanaan properti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sumber dari: a. Penerbitan obligasi melalui konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud batin Pasal 1 ayat (3); b. Untuk meminjamkan konsorsium badan usaha milik negara ataukah perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dari lembaga keuangan, implisit lembaga keuangan luar negeri atau multilateral; dan/atau c. Pendanaan lainnya benar dengan ketentuan peraturan perundang undangan,”

Kemudian, ditegaskan batin ayat (2) “Pendanaan lainbutuh sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek Strategis Nasional menjangkau memperhatikan tampungnya dan kesinambungan fiskal,” juga ayat (3), berbunyi, “Pembiayaan dari anggaran Pendapatan Belanja bangsa dan Belanja bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara; dan/atau b. Penjaminan tanggung jawab hukum pimpinan konsorsium badan usaha milik negara.”

Polemik pembengkakan Biaya

Wacana munculnya permintaan Penyertaan Modal negara (PMN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mengemuka di dalam Rapat dengar Pendapat together Komisi vi DPR/RI pada September lalu.

Direktur secara finansial & Manajemen Risiko KAI Salusra wijaya melaporkan di harapan anggota DPR, bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US$6,07 miliaran atau tentang Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) were US$8 miliaran atau setara Rp114,24 triliun. Meski membengkak, tapi dialah menyebut diperkirakan ini sedikit dibawah dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun. Biaya membengkak buat Indonesia belum menyetor modal mulai senilai Rp4,3 triliun.

Padahal, setoran itu seharusnya dilakukan since Desember 2020. Jumlah itu belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor di dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.

Untuk itu, KAI mengajukan penundaan setoran dulu Mei 2021. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan dari konsorsium kontraktor High speed Railway home builders Consortium (HSRCC), baik terkait penundaan setoran maupun permintaan restrukturisasi kredit proyek.

Anggota didelegasikan VI DPR/RI dari faksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menindas adanya audit investigasi terhadap proyek Kereta Cepat champa Bandung. Chapter itu spesial terkait narasi pembengkakan cost konstruksi.

Herman demands agar proyek investasi BUMN dan pemerintah China itu langsung diaudit malalui Badan Pemeriksa secara finansial (BPK) RI dan Badan Pengawasan secara finansial dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan penyertaan modal negara (PMN) apa akan diberikan pribadi landasan hukum yang kuat.

"Kami belum memutuskan buat memberikan PMN melalui PT Kereta Api. Syarat major adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and also clean memenuhi unsur great Corporate Governance," katanya.

Janji Sebelumnya

Dalam rapat tersebut, Sofyan menderita Presiden RI Joko Widodo siap mengingatkan Kementerian BUMN terkait manajemen dan mitigasi risiko proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sofyan menekanka,n konsorsium BUMN Indonesia berupa perusahaannya joint endeavor dari PT penyihir Karya, PT aset Nusantara VIII, PT INKA, PT Kereta api Indonesia dan PT Jasa Marga tersebut harus mencermati setiap aspek pembiayaan proyek apa akan berlangsung melalui pergerakan sama mencapai China Railway Corporation, konsorsium Tiongkok.

"Jangan sampai sekarang mengatakan tidak ada jaminan, namun nanti selanjutnya malah tiba-tiba bertanya jaminan," ujarnya.

Apalagi, otoritas Indonesia sepakat untuk melimpahkan proyek kereta fire supercepat yang digadang mampu menebas jarak pariwisata kedua kota menjadi just 30 menit sekali trips tersebut kepada nuansa Kementerian BUMN dengan skema oksavingmoney.com service to business sehingga noël menggunakan APBN.

Secara historis, proyek KCJB diawali secara solicited (digagas malalui Pemerintah) melalui Badan penjadwalan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT) dengan melakukan studi mungkin dengan Japan internasional Corporation firm (JICA) seperti donatur.

Sesuai untuk merencanakan Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) hanya ada 1 trase Kereta api Cepat sepanjang pulau Jawa yakni 748 km antara Jakarta–Surabaya, maka dilakukanlah studi malalui (JICA) di awal tahun 2014 KA Cepat champa Surabaya menjangkau rencana biaya sebesar Rp100 triliun.

Namun, entah mengapa lima 2015 diputuskan building KA cepat rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang biaya awal proyeknya senilai Rp67 triliun. Padahal, saat keputusan dipilih itu, segenap kelengkapan studinya belum siap melalui JICA. Terlebih lagi trase KA cepat Jakarta–Bandung inipun noel masuk di dalam RIPNAS, barangkali ada kepentingan oksavingmoney.com lain (bukan kepentingan transportasi), sehingga KA Cepat Jakarta-Bandung tersebut gulungan terlebih dahulu.

Keputusan tersebut sempat produksi Jepang kurang berkenan karena studinya dari mereka, namun yang dipilih malah investor dari China. JICA merupakan katalis antara pemerintah Indonesia dan otoritas Jepang untuk telah puluhan tahun berkerja-sama G to G (government to government ) karena pembangunan prasarana di Indonesia. Pergerakan sama G to G inilah Indonesia sering mendapat hibah (gratis), kerumunan KRL-KRL dari Jepang buat dioperasikan di Jabodetabek lima 1996–2000.

Pemerintah Indonesia telah menyeleksi China karena membangun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Alasannya utamanya adalah untuk pihak Jepang noël mau, jika tanpa dapat diandalkan dari pemerintah, sementara China siap menggarap menjangkau skema company to service (B come B) tidak punya perlu lega dari pemerintah. Akhirnya, proyek ini menjadi unsolicited karena tanpa keterlibatan pemerintah dalam hal pendanaan buat murni oksavingmoney.com (B come B).

Lihat lainnya: Apakah Main Hp Di Dalam Rumah Bisa Tersambar Petir Saat Main Video Game Online

Pada 21 Januari 2016 proyek ini itu dimulai dengan dilakukan groundbreaking melalui Presiden Jokowi di tanah pribadi Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah groundbreaking tersebut proyek tambahan sempat molor konstruksinya, dan cost pun membengkak.